REVOLUSI HIJAU II, MENGEMBALIKAN KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA

Kedaulatan pangan memang menjadi isu semua Negara baik dinegara maju maupun Negara berkembang. Negara-negara Eropa, Amerika, Jepang dan Australia adalah contoh Negara maju yang sampai saat ini tidak kekurangan pangan, bahkan menjadi eksportir berbagai produk pangan dunia. Indonesia sempat menjadi Negara swasembada pangan, namun hal tersebut tidaklah lama. Hingga saat ini Indonesia kembali mengimpor kebutuhan pokok seperti beras, gula dan kedelai.

Sangat riskan memang jika sebuah Negara kekurangan pangan, apalagi Negara dengan jumlah penduduk lebih dari 240 juta jiwa seperti Indonesia. Eksportir pangan tentu akan semena-mena memainkan harga pangan. Karena sudah pasti, semahal apapun harga pangan akan tetap dibeli ketika stok mulai langka. Itulah sebabnya, food security menjadi perhatian semua Negara.

Masyarakat Indonesia tentu masih ingat lonjakan harga kedelai akibat minimnya pasokan yang memicu para pengrajin tempe berhenti berproduksi. Heboh lonjakan harga kedelai tersebut seharusnya tidak perlu terjadi bilamana lahan pertanian di Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan dukungan penuh dari pemerintah. Dalam hal ini petani memang menghadapi dilema, di satu sisi budidaya kedelai membutuhkan penanganan dan resiko yang tinggi, sementara berbagai insentif seperti subsidi pupuk mulai dikurangi. Disisi yang lain, petani harus bergelut dengan serbuan komoditas impor. Selama ini pemerintah hanya reaktif merespon gejolak harga pangan. Belum ada perencanaan yang lengkap tentang ketahanan pangan nasional dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Sehingga tak heran jika ketika terjadi lonjakan harga, opsi impor masih menjadi opsi utama.

Swasembada pangan tidak akan terwujud jika nasib petani masih belum sejahtera. Swasembada pangan dan kesejahteraan petanimerupakan dua tujuan yang harus dicapai bersama. Pemerintah dituntut untuk hadir memberikan roadmap sektor pertanian agar seluruh komponen bangsa megetahui sasaran, prioritas, daya dukung untuk mencapai swasembada pangan.

Beberapa langkan strategis diantaranya, yang Pertama, Penataan kembali tata ruang dan wilayah diseluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Saat ini alih fungsi lahan pertanian masih sekitar 600.000 ha per tahun. Dengan jumlah lahan pertanian yang rata-rata dimiliki petani hanya 0,3 ha per keluarga petani, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat banyak petani yang beralih profesi karena luasan yang hanya 0,3 ha tidak akan pernah bisa memberi kesejahteraan kepada petani. Untuk  pembangunan lahan baru dengan infrastruktur yang memadai harus segera dilakukan.

Kedua, Penurunan minat generasi muda disektor pertanian terutama on farm nampaknya tidak bisa dihindari. Untuk itu, teknologi dan mekanisasi pertanian harus dikembangkan untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Pembangunan sektor off farm juga diperkuat dengan mendirikan industri hilir pertanian. Sehingga pendapatan dari sektor pertanian akan meningkat.

Ketiga, penguatan lembaga riset di dunia pertanian harus didukung. Perguruan tinggi dan balai penelitian dapat menjadi acuan bagi para petani dalam menghadapi tantangan dunia pertanian. Melalui hasil kajian lembaga riset inilah petani dapat menerapkan teknologi tepat guna untuk mendukung usaha pertanian mereka. Lembanga riset juga membantu petani menerapkan teknologi baru yang lebih efektif dan efisien, serta sesuai diterapkan dilahan pertanian mereka.

Keempat, diversifikasi pangan harus kembali digalakkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat akan beras. Sampai saat ini, konsumsi beras rata-rata per kapita Indonesia mencapai 138 kg. jauh dari konsumsi rata-rata dunia yang hanya sekitar 53 kg per kapita. Bahkan di Malaysia, negeri serumpun dengan Indonesia hanya 77 kg per kapita. Jika Indonesia mampu mengurangi 50 kg per kapita saja, Indonesia akan menghemat 12 juta ton. Ada banyak sekali sumber karbohidrat yang bisa dikonsumsi masyarakat seperti ubi, singkong, sukun, sagu. Pola hidup masyarakat juga perlu dirubah dengan memperbanyak konsumsi sayur dan protein.

Kelima, Arah pembangunan pertanian kedepan harus memperhatikan pelestarian dan keberlanjutan usaha tani. Untuk itu pola pertanian terpadu dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan antara pertanian, perikanan, dan peternakan penting dilakukan. Pengelolaan residu tanaman dan ternak juga perlu dilakukan agar “zero waste”. Tidak ada lagi reidu  pertanian yang terbuang percuma. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari pola konsumsi masyarakat. Jika permintaan akan protein tinggi, gairah petani untuk melakukan usaha peternakan tentu juga tinggi. Sebaliknya, pola konsumsi seimbang juga pasti dilakukan apabila harga daging sebagai sumberprotein juga bisa dijangkau oleh konsumen. Dalam hal ini pemerintah harus hadir memberikan stimulus kepada petani untuk memulai usaha peternakannya.

Keenam, Akses pemodalan kepada petani juga perlu menjadi perhatian yang serius. Hingga saat ini petani masih tidak berdaya menhadapi anjloknya harga komoditas ketika panen. Ini tentu dikarenakan modal yang dimiliki petani sangat terbatas sehingga untuk modal budidaya selanjutnya petani harus menjual hasil panennya. Ini diperparah dengan stok barang saat panen yang melimpah, sehingga pembeli dengan mudah menurunkan bahkan mempermainkan harga. Dengan akses modal yang mudah diharapkan para petani dapat menahan stok barang dan menjualnya ketika pasokan dan harga mulai stabil.

Untuk menciptakan Indonesia yang berdaulat dibidang pangan, peran strategis pemerintah mutlak diperlukan. Sikap abai dari pemerintah menanggapi permasalahan kesejahteraan petani akan memperpuruk keadaan, menjadikan petani enggan melanjutkan usaha taninya, yang berdampak pada krisis pangan dan lonjakan harga pangan. Tonggan Revolusi hijau II harus segera ditegakkan agar Indonesia kembali berdaulat dibidang pangan secara berkelanjutan.